BERITA UTAMA
HEADLINE
0
Fraksi PKB Soroti Event Motocross Siborong-borong Tanpa Izin, Pemkab Taput Janji Perketat Pengawasan
TAPANULI UTARA|Sumut suarana.com
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Tapanuli Utara menyoroti serius penyelenggaraan event motocross dan grasstrack di arena pacuan kuda Siborong-borong dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dinilai bermasalah dari sisi legalitas dan perizinan.
Sorotan itu disampaikan Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (3/9/2026), saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Tapanuli Utara.Pandangan umum tersebut dibacakan ketua fraksi PKB Taput Sahala Lumbantoruan.
Fraksi PKB menyesalkan terjadinya bentrok jadwal dua event motocross/grasstrack di Kecamatan Siborong-borong pada tanggal yang sama saat peringatan HUT ke-81 RI. Fraksi PKB juga menyoroti adanya salah satu event yang tetap berjalan tanpa rekomendasi resmi.
Menurut Fraksi PKB, persoalan tersebut mencerminkan masih lemahnya koordinasi dan pengawasan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dalam penyelenggaraan event olahraga, khususnya olahraga ekstrem yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Fraksi PKB menegaskan bahwa motocross dan grasstrack merupakan olahraga high risk yang menyangkut keselamatan pembalap maupun penonton. Karena itu, setiap penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan legalitas, perizinan, serta standar keselamatan.
Fraksi PKB meminta Dispora memperketat kriteria pemberian izin dan mengambil tindakan tegas terhadap event yang tidak memiliki rekomendasi resmi atau tidak memenuhi standar keselamatan.
Fraksi tersebut juga menuntut Dispora meningkatkan koordinasi bersama aparat kepolisian dan organisasi olahraga terkait, termasuk dalam penataan jadwal dan legalitas kegiatan, sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di Tapanuli Utara.
Pemkab: Event Olahraga Berisiko Tinggi Wajib Penuhi Legalitas dan Keselamatan
Menanggapi pandangan Fraksi PKB tersebut, Bupati Tapanuli Utara melalui Wakil Bupati Deni Lumbantoruan menyatakan pemerintah daerah sependapat bahwa penyelenggaraan olahraga berisiko tinggi harus memenuhi sejumlah aspek penting.
Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Deni Lumbantoruan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Tapanuli Utara, pada kesempatan yang sama.
Dalam nota jawaban atas pandangan umum fraksi, Pemkab Tapanuli Utara menegaskan bahwa kegiatan motocross dan grasstrack sebagai olahraga berisiko tinggi harus memenuhi aspek legalitas, perizinan, keselamatan, dan koordinasi lintas sektor.
“Pemerintah daerah sependapat bahwa kegiatan olahraga berisiko tinggi harus memenuhi aspek legalitas, perizinan, keselamatan, dan koordinasi lintas sektor,” demikian disampaikan dalam jawaban pemerintah daerah.
Pemkab juga memastikan bahwa ke depan penyelenggaraan kegiatan serupa akan diperketat melalui pemenuhan rekomendasi dan standar keselamatan serta koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi olahraga terkait.Langkah tersebut menjadi penting menyusul sorotan Fraksi PKB terhadap pelaksanaan event motocross/grasstrack di Siborong-borong yang dinilai tidak tertib dari sisi jadwal maupun rekomendasi resmi.
Pemkab Janji Perketat Standar Keselamatan
Pemerintah daerah menegaskan, penyelenggaraan kegiatan olahraga ekstrem tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan aspek hiburan dan kemeriahan. Faktor keselamatan dan kepastian legalitas harus menjadi syarat utama sebelum kegiatan dilaksanakan.
Karena itu, koordinasi lintas sektor akan diperkuat, termasuk dengan aparat keamanan serta organisasi olahraga yang berkaitan dengan penyelenggaraan motocross dan grasstrack.
Sikap Pemkab tersebut sekaligus menjadi jawaban atas desakan Fraksi PKB agar tidak ada lagi event olahraga berisiko tinggi yang berlangsung tanpa rekomendasi dan standar keselamatan yang jelas.Dengan adanya pengetatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan setiap event motocross maupun grasstrack di Tapanuli Utara berlangsung secara tertib, legal, terkoordinasi dan terutama tidak mengabaikan keselamatan pembalap serta masyarakat yang menyaksikan.
BOBLUIS
Via
BERITA UTAMA
