Terindikasi Pemain Judol, Penerima Bansos Masuk Verifikasi Pemerintah, Transaksi Belanja Online Tidak Otomatis Gugurkan Bantuan

JAKARTA|Sumut.suarana.com 

Pemerintah memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Pemutakhiran dan verifikasi dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pemadanan dengan data dari instansi terkait.

Salah satu perhatian pemerintah adalah penerima bansos yang terindikasi melakukan transaksi judi online (judol).

Kementerian Sosial sebelumnya menyatakan telah menangguhkan penyaluran bantuan terhadap 1.494.652 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan hasil pemadanan data dengan PPATK. Dari jumlah tersebut, 794.475 KPM juga tercatat sebagai penerima PKH. Penangguhan tersebut dilakukan sambil menunggu proses verifikasi dan klarifikasi.

Artinya, data transaksi judol tidak serta-merta menjadi satu-satunya dasar untuk langsung menyatakan seseorang bersalah. Pemerintah tetap membuka ruang klarifikasi untuk memastikan apakah transaksi tersebut benar dilakukan oleh penerima bansos atau terdapat kemungkinan identitas maupun rekening digunakan oleh pihak lain.

Menteri Sosial juga menegaskan bahwa bansos PKH dan Program Sembako harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak digunakan untuk judi online.

Apabila setelah proses verifikasi penerima terbukti tidak lagi memenuhi ketentuan, pemerintah dapat mengambil tindakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, aktivitas pemesanan atau pembelian barang secara online tidak dapat disamakan dengan transaksi judi online.

Sementara itu,masyarakat yang berbelanja melalui marketplace atau melakukan pemesanan barang secara daring tidak otomatis kehilangan hak menerima bansos. Penentuan sasaran bansos tetap mengacu pada data sosial-ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang tercatat dalam DTSEN.

Pada laman resmi Cek Bansos Kemensos dijelaskan bahwa DTSEN menggunakan berbagai variabel sosial-ekonomi, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi perumahan, daya listrik dan kepemilikan aset. Untuk PKH dan Program Sembako, keluarga pada desil 1 sampai 4 dapat diusulkan sebagai penerima sesuai ketentuan program.Karena itu, pemesanan barang secara online tidak boleh langsung dijadikan bukti bahwa seseorang tergolong mampu atau tidak layak menerima bansos tanpa melihat kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa data penerima bansos bersifat dinamis. Pemutakhiran dapat dilakukan melalui jalur formal, seperti pemerintah desa/kelurahan dan Dinas Sosial, maupun melalui mekanisme usul-sanggah yang kemudian diverifikasi dan divalidasi.

Dengan demikian, pengawasan terhadap penerima bansos perlu dilakukan secara cermat. Transaksi judi online yang terindikasi pada penerima bansos menjadi objek verifikasi khusus, sedangkan aktivitas belanja atau pemesanan barang secara online harus dilihat dalam konteks kondisi sosial-ekonomi penerima dan bukan otomatis dijadikan alasan pencoretan.

Masyarakat yang menemukan dugaan penerima bansos tidak layak dapat menyampaikan informasi melalui mekanisme pengaduan dan usul-sanggah yang disediakan pemerintah agar dilakukan verifikasi berdasarkan data dan kondisi sebenarnya.

BOBLUIS