Nikson Nababan Bongkar Peta Kekuasaan dan Politik Nasional: Jangan Sampai Demokrasi Hanya Jadi Formalitas

JAKARTA|Sumut.suarana.com

Mantan Bupati Tapanuli Utara dua periode, Nikson Nababan, buka suara mengenai dinamika politik nasional, arah kekuasaan, serta berbagai persoalan demokrasi yang berkembang di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Nikson Nababan dalam Podcast Keadilan TV bertajuk “Unmasking The State With Nikson Nababan”. Dalam podcast tersebut, Nikson tidak hanya berbicara mengenai perjalanan politiknya, tetapi juga mengupas berbagai persoalan yang menurutnya penting untuk dilihat secara kritis oleh masyarakat.

Nikson yang pernah memimpin Kabupaten Tapanuli Utara selama dua periode, 2014–2024, dikenal sebagai salah satu politisi PDI Perjuangan dari Sumatera Utara.

Dalam perbincangan itu, Nikson menekankan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti hanya pada pelaksanaan pemilu. Menurutnya, demokrasi harus mampu memastikan bahwa kekuasaan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Demokrasi jangan hanya dilihat dari pemilunya. Yang paling penting adalah bagaimana setelah kekuasaan itu diperoleh, digunakan untuk kepentingan rakyat,” menjadi salah satu garis besar pemikiran Nikson dalam perbincangan tersebut.

Nikson juga menyinggung pentingnya kontrol terhadap kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan yang tidak mendapatkan pengawasan berpotensi melahirkan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan negara.Karena itu, masyarakat, pers, partai politik maupun kelompok masyarakat sipil dinilai memiliki peran penting untuk tetap melakukan kontrol terhadap pemerintah.

Bagi Nikson, kritik terhadap pemerintah bukan berarti anti-pemerintah. Justru kritik diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat.

Politik Tidak Boleh Jauh dari Kepentingan Rakyat

Pengalaman memimpin Tapanuli Utara selama sepuluh tahun turut menjadi bagian dari pandangan politik Nikson.Ia menilai seorang pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan popularitas ataupun nama besar. Seorang pemimpin harus memiliki kapasitas, kemampuan membaca persoalan dan keberanian mengambil keputusan.

Pandangan tersebut juga pernah disampaikan Nikson ketika membicarakan kontestasi politik di Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa nama besar saja tidak cukup untuk menjadi seorang pemimpin, karena masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas.Menurutnya, politik pada akhirnya harus kembali kepada tujuan utama, yakni menghadirkan perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam podcast tersebut, Nikson juga memperlihatkan sikap kritisnya terhadap dinamika politik nasional yang terus berkembang.Ia mengajak masyarakat untuk tidak apatis terhadap politik. Sebab, kebijakan politik yang dihasilkan para pemegang kekuasaan pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Karena itu, masyarakat menurut Nikson harus semakin cerdas menentukan sikap dan tidak mudah terjebak pada pencitraan politik.

“Yang kita butuhkan adalah politik yang berpihak kepada rakyat, bukan politik yang hanya mengejar kekuasaan,” demikian substansi pesan Nikson dalam perbincangan tersebut.

Nikson Nababan sendiri mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Tapanuli Utara pada April 2024 setelah memimpin daerah tersebut selama dua periode.Kini, sebagai tokoh politik yang tidak lagi berada di pemerintahan daerah, suara dan pandangan Nikson terhadap perkembangan politik nasional menjadi perhatian, khususnya karena ia memiliki pengalaman langsung dalam pemerintahan dan politik praktis.

Podcast Keadilan TV bersama Nikson Nababan tersebut menjadi ruang bagi mantan Bupati Taput dua periode itu untuk berbicara lebih terbuka mengenai kekuasaan, demokrasi dan arah politik Indonesia.